Gerindra Sebut Ada Kemungkinan Aparat Tak Netral

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra, M Nizar Zahro menilai peluang TNI, Polri dan BIN tidak netral dalam Pemilu 2019 kemungkinan ada.

Sehingga, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan soal netralitas aparat keamanan.

"Peluang untuk tidak netral memang ada, dengan artian lembaga-lembaga pemerintah dibuat alat untuk keuntungan satu pihak. Karena itu, masyarakat juga harus cerdas dan melaporkan bila ada campur tangan dan intervensi TNI-Polri dalam pemilu," kata Nizar kepada INILAHCOM, Selasa (18/9/2018).

Anggota DPR Fraksi Gerindra ini menjelaskan politik praktis adalah upaya konstitusional yang dilakukan untuk meraih kekuasaan, karena upaya konstitusional maka ada aturan main yang berlaku salah satunya adalah TNI/Polri harus netral.

Dalam UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan definisi tentang netralitas yakni tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan, netralitas TNI dijelaskan TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

"Karena itu, bila TNI maupun Poldi dan BIN melakukan kegiatan politik praktis, maka harus ditindak dan dipecat. Itu sudah melanggar konstitusi. Karena itu kesadaran dari pihak TNI-Polri dan BIN sangat diperlukan untuk menjaga independensi dan netralitasnya," ujarnya.

Di samping itu, kata Nizar, tugas TNI dan Polri tentunya menjaga keamanan dalam pemilu. Mereka mendapat alokasi anggaran keamaan ketika pelaksanaan pemilu.

"Karena itu tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan TNI-Polri dan BIN untuk kepentingan politik satu kelompok," tandasnya. [ton]

Let's block ads! (Why?)

https://nasional.inilah.com/read/detail/2480665/gerindra-sebut-ada-kemungkinan-aparat-tak-netral