Namun, bagaimana fakta sebenarnya?
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga Juli 2018 mencapai Rp4.253 triliun. Jumlah utang tersebut bertambah Rp29 triliun dibanding akhir bulan lalu. Sedangkan dibandingkan akhir tahun lalu, total utang tersebut naik Rp314 triliun.
Kendati secara nominal cukup besar, rasio utang tersebut masih terjaga di kisaran 29,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini masih jauh di bawah batas yang tertera dalam Undang-undang Keuangan negara sebesar 60 persen.
Beberapa negara ASEAN bahkan tercatat memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Singapura misalnya, memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 110,6 persen, Malaysia sebesar 50,9 persen, dan Thailand sebesar 41,8 persen.
Saat ini komposisi utang masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.467 triliun atau mengambil porsi 81,35 persen. Sementara utang dari pinjaman mencapai Rp785,49 triliun.
Utang dalam SBN didominasi dalam bentuk rupiah yang mencapai Rp2.674 trilun, sedangkan pinjaman didominasi pinjaman luar negeri dalam valas sebesar Rp779,71 triliun.
Dengan posisi utang tersebut, pemerintah pada Juli harus membayarkan bunga utang mencapai Rp146,45 triliun.
Berdasarkan data APBN Kita, pembayaran bunga utang tersebut naik 11,88 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Porsi pembayarannya sudah mencapai 61,38 persen dari total pembayaran bunga utang sebesar Rp238,61 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan kenaikan pembayaran bunga utang bukan hanya dipengaruhi posisi utang pemerintah, melainkan juga tingkat bunga obligasi negara dan melemahnya nilai tukar rupiah. (agi)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180901161750-532-326792/fakta-utang-pemerintah-yang-disebut-prabowo-naik-rp1-triliun/
No comments:
Post a Comment